KOTA BANDUNG – Sekolah Rakyat hadir sebagai peluang emas bagi daerah dalam mengakselerasi pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan pentingnya percepatan realisasi program ini saat memimpin rapat konsolidasi di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Kamis (20/3/2025).
Rapat ini dihadiri oleh para Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Dinas Sosial dari seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Herman mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sembilan daerah telah mengambil langkah konkret dengan mengajukan lokasi Sekolah Rakyat.
Baca Juga:Kusir Delman dan Tukang Becak Minta BPJS, Gubernur Dedi Mulyadi Tanya Bupati Garut: Sanggeum Teu?Ngobrol dengan Kusir Delman, Dedi Mulyadi: Bapak Diam di Rumah Itu Dianggap Bekerja
Kesembilan daerah tersebut meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.
Percepatan Usulan untuk Daerah Lain
Herman mengimbau agar 18 kabupaten dan kota lainnya segera menyusul dalam mengajukan lahan atau bangunan yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa program ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dengan anggaran sekitar Rp100 miliar per unit Sekolah Rakyat.
“Saya mohon kepada 18 kabupaten dan kota lainnya agar secepatnya menindaklanjuti dan mengajukan lahan atau bangunan untuk berdirinya Sekolah Rakyat ini,” ucap Herman.
“Ini opportunity karena Sekolah Rakyat akan di- support Pemerintah Pusat jadi anak-anak kita mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dari keluarga miskin atau miskin ekstrem akan disekolahkan oleh pemerintah dan di- back up dari A sampai Z, ini kan luar biasa,” tuturnya.
“Semuanya difasilitasi pemerintah dan pendidikannya juga diperhatikan langsung oleh Bapak Presiden RI,” sambungnya.
Sekolah Rakyat Berkonsep Boarding, Kualitas Unggul
Dalam pertemuan sebelumnya bersama Kementerian Sosial RI dan pemangku kepentingan lainnya di Jakarta, Rabu (19/3), disepakati bahwa Sekolah Rakyat akan mengadopsi sistem boarding atau asrama. Model ini diyakini mampu memberikan kualitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan sekolah konvensional.
“Sebab ada indikasi kemiskinan ditularkan, biasanya bapak dan ibunya miskin, maka anak-anaknya juga ikut miskin. Misalnya, anak geng motor rata-rata dari kalangan middle low memang tidak semua begitu, tapi fenomenanya cukup kental,” katanya.