GARUT – Pemerintah terus berupaya mempercepat panen dan mengoptimalkan produksi padi dengan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Nandang Sudrajat, tenaga ahli Menteri Pertanian, menegaskan bahwa penggunaan teknologi seperti combine harvester sangat diperlukan agar panen dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
“Dengan alat panen modern, efisiensi meningkat dan biaya pasca panen bisa ditekan. Ini harus dikoordinasikan dengan baik. Begitu panen selesai, Bulog harus menyerap hasil dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram. Jika harga di atas itu, pasar akan menyerapnya sendiri, tetapi jika turun, Bulog harus turun tangan,” ujar Nandang dalam rapat koordinasi percepatan tanam di Garut, Jumat (21/3).
Selain efisiensi panen, Rakor juga membahas pentingnya inventarisasi alat pertanian. Nandang menyampaikan bahwa traktor dan alat panen harus didata agar bisa dimobilisasi ke titik-titik yang membutuhkan.
Baca Juga:Pemkab Garut Upayakan Percepatan Musim Tanam Padi, Jaga Ketahanan PanganDedi Mulyadi Canangkan Satu Sekolah Satu Kelas Satu Toilet
“Hari ini kita akan eksplor berapa ratus traktor dan puluhan alat panen yang sudah masuk ke Garut. Kalau ada satu blok panen, maka alat ini harus bisa dimobilisasi. Biaya mobilisasinya dari kementerian, tetapi Kepala Dinas Kabupaten Garut harus memastikan data inventaris ini akurat agar luas tambah tanam (LTT) bisa tercapai seperti tahun lalu,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi menghadapi kemarau pada April-Mei 2025, pemerintah juga menyiapkan pasukan brigade pompa untuk membantu petani mendapatkan pasokan air.
“Pompa sudah ratusan turun ke Garut, dan tahun ini ada tambahan 25 titik irigasi perpompaan yang menggunakan listrik. Ini harus dimanfaatkan secara maksimal,” tambahnya.
Namun, Nandang juga menemukan permasalahan di lapangan terkait penggunaan fasilitas yang ada. Salah satu temuannya di Cibalong menunjukkan bahwa rumah pompa tidak dimanfaatkan dan bahkan alat pompanya hilang.
“Irigasi perpompaan ini sudah pakai listrik, tapi ada rumah pompa yang tidak digunakan dan bahkan alatnya hilang. Ini harus diamankan karena saat kemarau tiba, tanaman butuh air. Kalau ada air yang bisa disedot, seharusnya dimanfaatkan untuk mempertahankan indeks pertanaman,” pungkasnya.
Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan petani, diharapkan swasembada pangan dapat kembali terwujud, sehingga Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor beras.(rizki)