GARUT – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berdialog dengan para kusir delman dan tukang becak usai menyerahkan simbolis kompensasi bagi pemilik angkutan bukan bermotor di Polres Garut pada Kamis, 20 Maret 2025.
Dalam perbincangan tersebut, para kusir delman dan tukang becak mengungkapkan harapan mereka agar dapat didaftarkan sebagai penerima BPJS Kesehatan dengan iuran yang ditanggung pemerintah. Mereka menyoroti bahwa beberapa kelompok masyarakat di Garut telah mendapatkan bantuan serupa, sehingga mereka berharap bisa memperoleh perlakuan yang sama.
Menanggapi permintaan ini, Gubernur Dedi Mulyadi langsung melemparkan pertanyaan kepada Bupati Garut, Abdusy Syakur, yang turut hadir dalam acara tersebut. Dengan nada khasnya, Dedi Mulyadi bertanya,
Baca Juga:Ngobrol dengan Kusir Delman, Dedi Mulyadi: Bapak Diam di Rumah Itu Dianggap BekerjaMenghadapi Mudik Lebaran, Pemkab Garut Antisipasi Potensi Bencana dengan Sejumlah Langkah
“Pak Bupati, saur sopir andong, becak, di-BPJS-ken, siap? Sanggeum teu?” (Pak Bupati, kata sopir delman dan becak, mereka ingin didaftarkan BPJS, siap? Sanggup tidak?).
Bupati Garut Abdusy Syakur yang mendapat pertanyaan spontan dari gubernur langsung merespons dengan optimisme. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut siap memberikan bantuan BPJS Kesehatan kepada para kusir delman dan tukang becak di wilayahnya. Bahkan, ia mengisyaratkan bahwa anggaran daerah cukup untuk merealisasikan program tersebut.
“Aya, aya, siap (, ada, ada, siap) !” ujar Abdusy Syakur dengan penuh keyakinan, yang berarti bahwa anggaran tersedia dan pihaknya siap untuk mendukung program tersebut.
Langkah ini mendapat apresiasi dari para kusir delman dan tukang becak yang merasa diperhatikan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya dukungan BPJS Kesehatan, mereka berharap kesejahteraan dan akses layanan kesehatan bagi pekerja sektor informal seperti mereka bisa lebih terjamin.
Keputusan ini juga menjadi sinyal positif bagi pekerja nonformal lainnya di Jawa Barat yang berharap mendapatkan perlindungan kesehatan dari pemerintah. Kini, tinggal menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Garut dalam merealisasikan janji tersebut di lapangan.