“Adapun proyeksi pengalihan belanjanya sebesar 30,658 milyar untuk membiayai bidang pekerjaan umum yang hilang akibat dipangkas pemerintah pusat. Sisanya diproyeksikan untuk menjalankan program janji bupati seperti satu desa satu sarjana,” sambung Yudha.
“Namun menurut saya kita harus fokus dulu memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana hidrometerologi. Penanganan pasca bencana hidrometerologi harus menjadi prioritas. Irigasi yang rusak berat, tanah longsor yang menyebabkan kerusakan sekolah dan rumah rumah warga. Infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi harus segera diperbaiki,” ujarnya.
“Besok jumat 14 maret 2025 rencananya akan ada penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kesatu Tahun Anggaran 2025, harapan saya pemkab garut memprioritaskan penanganan pasca bencana dan program perlindungan sosial bagi segenap warga garut yang terdampak bencana hidrometeorologi. Semoga bupati Garut bisa lebih bijak dan memahami mana yang lebih prioritas untuk Kabupaten Garut saat ini,” tutup Yudha.