Pembentukan Forum TJSLP sebagai Solusi Alternatif
Yudha pun memberikan solusi atas efisiensi anggaran ini. Menurutnya langkah Pemerintah Kabupaten Garut yang akan membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah langkah yang tepat.
Forum TJSLP diharapkan mampu menghimpun dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan untuk membantu program-program sosial, seperti pengentasan kemiskinan, renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu), serta pemberian makanan tambahan bagi balita stunting.
Menurut Yudha, Forum TJSLP seharusnya sudah dibentuk sejak tahun 2017, namun hingga kini belum terealisasi. Namun belakangan Sekretaris Daerah Garut Nurdin Yana, Bupati, dan Wakil Bupati Garut kabarnya siap membentu Forum TJSLP ini.
Baca Juga:Diduga Langgar Prosedur, Warga Cipamokolan Tolak Pembangunan Rumah PeribadatanGubernur Dedi Mulyadi Klarifikasi Terkait Video Viral Kades Wiwin
Kehadiran forum TJSLP diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, termasuk pemberdayaan penyandang disabilitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Tarogong Kidul.
Ketidakkonsistenan Pemerintah Pusat dalam Alokasi Anggaran
Di samping pemangkasan anggaran yang dinilai merugikan daerah, Yudha juga mempertanyakan pernyataan Presiden yang menyebut bahwa pemangkasan anggaran dilakukan karena banyak program yang dianggap tidak bermanfaat. Menurut Yudha, hal ini tidak didasarkan pada kajian yang kuat. Yudha mencontohkan bagaimana proyek infrastruktur jalan dan irigasi yang telah direncanakan dengan matang justru dihapus begitu saja, padahal sektor-sektor tersebut merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Garut.
Menurutnya, kebijakan efisiensi yang hanya berfokus pada pemotongan anggaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil daerah bisa berujung pada stagnasi pembangunan. Kabupaten Garut, yang selama ini mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat, akan semakin kesulitan dalam membiayai program-program strategis, terutama di sektor infrastruktur dan pertanian.
Menurutnya Pemerintah pusat seharusnya lebih bijak dalam menentukan sektor mana yang perlu efisiensi tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat di daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Garut diharapkan dapat lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif, salah satunya melalui forum TJSLP, agar pembangunan daerah tetap berjalan meskipun anggaran dari pusat mengalami pemangkasan.
Ia berharap, ke depan pemerintah pusat dan daerah dapat berkomunikasi lebih baik agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya berdasarkan hitungan efisiensi semata yang pada akhirnya justru merugikan daerah.(feri)