GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial berupaya menangani masalah sosial seperti pengemis, gelandangan, anak punk dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menyediakan rumah singgah sebagai tempat penampungan sementara bagi mereka yang terlantar.
Asep Nugraha, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Garut, menerangkan, rumah singgah ini menjadi tempat rehabilitasi sosial sebelum mereka dikembalikan ke keluarga atau dirujuk ke lembaga yang lebih sesuai.
“Kami sering menampung pengemis, gelandangan, anak punk, dan ODGJ hasil operasi dari Satpol PP. Bagi orang terlantar, kami akan mencari data pribadinya dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Jika mereka berasal dari luar Garut, kami akan berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk proses pemulangan,” katanya, Sabtu, (15/2).
Baca Juga:Bansos PKH dan BPNT di Garut Sudah Mulai DisalurkanBPJS Kesehatan Sosialisasikan Program JKN Kepada Penyandang Tunanetra di Kota Tasikmalaya
Penanganan akan diberikan sesuai kebutuhan bagi setiap kasus yang memiliki penanganan berbeda. Seperti anak punk yang diberikan edukasi dan mengikuti kegiatan sosial sebelum dikembalikan ke keluarganya. Kemudian ODGJ akan dikirim ke rumah sakit jiwa yang berada di Cimahi atau Sumedang melalui koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi.
“anak kecil yang mengemis jika masih bersekolah, ditangani oleh Satpol PP dan diberikan edukasi serta bantuan berupa sembako dan sandang jika masih memiliki orang tua, sementara pengemis yang membawa anak balita, mendapatkan perhatian khusus dari penyuluh sosial untuk edukasi lebih lanjut,” Ungkapnya.
Asep menegaskan bahwa permasalahan ini sangat kompleks dan menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh elemen di Kabupaten Garut. “Pendapat saya pribadi sih itu kan permasalah sosial yang ada di masyarakat kita yang harus menjadi PR kita semua di Kabupaten Garut, kalau kami disisi sosialnya itu kan jadi permasalahan sosial, rehabiliasi sosialnya begitu,” katanya.
Ia berharap masyarakat juga ikut berperan dalam mengatasi masalah ini, termasuk dengan tidak memberikan uang kepada pengemis di jalan agar mereka tidak terus bergantung pada kegiatan tersebut.
“Jika pengemis yang kerap membawa anaknya yang masih balita, kita juga ada di bagian penyuluh sosialnya tetap dari edukasinya. Masalah ini terlalu kompleks mungkin dari segi ekonominya, nah pemerintah juga bertanggung jawab bagi fakir miskin, seperti tadi bantuan bantuan sebagai ranah kita, sebagai tanggung jawab pemerintah, perlindungan sosialnya juga. Sebagai Dinas Sosial kita bantu semaksimal mungkin,” tutupnya.(rizki)