GARUT – Penjabat (pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin meminta kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga integritas dan menjauhi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Hal itu disampaikan Barnas ketika menghadiri acara Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, pada Rabu (4/12/2024).
Barnas mengapresiasi dengan datangnya Tim BPK RI yang sudah meninjau kondisi Kabupaten Garut dan melakukan pemeriksaan lapangan.
Baca Juga:Link Live Streaming Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilkada 2024, Bupati Garut dan GubernurAngka Pengangguran di Kabupaten Garut Mengalami Penurunan Sepanjang 2024
Barnas mengharapkan, dari hasil temuan BPK RI tersebut bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.
“Gambaran yang diberikan BPK harus dijadikan evaluasi agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak sepatutnya di masa mendatang,” tambah Barnas.
Masyarakat Kabupaten Garut kata Barnas, sekarang ini membutuhkan perhatian lebih, terutama mereka yang tidak mampu dan sedang mengalami kesulitan.
Ia tidak mau ada temuan yang sifatnya merugikan masyarakat. Ia berpesan kepada semua ASN untuk bekerja dengan ikhlas dan benar. Jangan sampai kata adia, bangunan yang baru selesai sudah rusak dalam waktu dua tahun. hal itu kata Barnas sangat merugikan masyarakat.
Selain itu, Barnas menekankan pentingnya menjalin komunikasi yang baik dengan aparat penegak hukum (APH). Hal itu untuk memastikan program pemerintah berjalan dengan transparan dan sesuai aturan.
Barnas juga meminta kepada semua pihak bisa berkomitmen menjaga integritas agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat.