GARUT – Politik memang dinamis. Tak disangka-sangka, kader PPP justru memberikan dukungan terhadap paslon bupati nomor urut 02 Abdusy Syakur dan Putri Karlina di menit-menit menjelang pilkada.
Padahal seperti diketahui bahwa, Ketua DPC PPP sendiri yaitu Yudi Nugraha Lasminingrat juga mencalonkan sebagai Wakil Bupati dari nomor urut 01.
Ratusan kader PPP ini mendatangi markas besti (Mabes) tempat sekretariat timses Syakur Putri Karlina di jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat 22 November 2024.
Baca Juga:Antisipasi Hujan, TPS untuk Pilkada Garut Diprioritaskan di Gedung Milik PemerintahAnggota KPPS Wajib Tahu, Ketua KPU Garut Jelaskan Soal Besaran BOP TPS
Mereka menyatakan dukungan dan menandatangani pakta integritas sebagai bukti dari dukungan tersebut.
Cawabup nomor urut 02 Putri Karlina mengaku sangat gembira atas dukungan dari kader PPP tersebut.
” Hari ini dukungan dari PPP yang diprakarsai oleh haji Beben memberikan dukungan beserta rekan-rekan dari 35 PAC yang tersebar di kecamatan kabupaten Garut di last minutes alhamdulillah ada dukungan yang luar biasa dari rekan rekan PPP,” ujar Putri Karlina dengan nada gembira.
“Saya tidak tahu ya mungkin secara internally ada apa tapi yang jelas kami sangat mengapresiasi setiap dukungan yang masuk dengan positif thinking dan kita menuju sama sama untuk Garut Hebat,” ujar Putri Karlina.
Wakil Ketua OKK DPC PPP Kabupaten Garut, H. Beben Ridwan menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa mereka berpindah haluan mendukung Syakur Putri Karlina.
Menurutnya, rencana untuk memberikan dukungan terhadap Syakur Putri Karlina bukanlah rencana baru, melainkan sudah sejak lama ingin dilakukan.
” Ini bukan hal yang baru, ini sudah didiskusikan sejak lama,” ujar H. Beben.
Baca Juga:Helmi Budiman Jelaskan Arti Someah yang Selama Ini Menjadi Tagline-nya Bersama Yudi NugrahaPutri Karlina Minta Warga Garut Coblos Paslon Paling Cantik di Surat Suara
Diantara alasannya untuk pindah haluan, Beben mengaku bahwa selama ini mereka secara struktural kurang diberikan ruang gerak oleh PPP. Terutama kaitan dalam proses pencalonan bupati dan legislatif.
Selain itu, Beben juga mengaku bahwa proses pencalonan bupati dan legislatif ini tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.
” Kami tidak pernah diberi ruang gerak sama sekali di partai politik ini yang kedua proses sampai kepada pencalonan bupati, legislatif itu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, termasuk melanggar PO nomor 13 tentang regulasi pencalonan bupati tidak dilalui dengan baik,” jelasnya.