RADAR GARUT – Sejumlah Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat gelar audiensi bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Jawa Barat.
Audiensi digelar di rumah dinas Gubernur Jawa Barat, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (13/11/2024), sejumlah poin yang dibahas yakni kesiapan pemerintah provinsi menjelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang.
Rombongan Komisi II DPR RI yang hadir dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, disambut oleh Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, para Pj Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat, serta perwakilan dari TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu.
Baca Juga:Dedi – Erwan Proyeksikan Jam Tangan Untuk Deteksi Prevalensi StuntingSyaikhu Siap Naikan Insentif Kader Posyandu
Pj Gubernur Bey Machmudin mengungkapkan bahwa sejumlah daerah di 27 Kabupaten/Kota Jawa Barat telah siap menyelenggarakan Pilkada Serentak untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.
“Kita sudah menyampaikan kesiapan menghadapi Pilkada Serentak 2024,” kata Bey.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi II DPR RI juga menyoroti akan pentingya dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta meningkatkan kewaspadaan terhadap wilayah yang berpotensi rawan konflik.
Komitmen untuk mewujudkan pilkada yang lancar, aman, damai, jujur, dan adil menjadi prioritas pemerintah provinsi Jawa Barat.
“Ada beberapa pesan yang memang kita harus tindaklanjuti, seperti netralitas ASN, kesiapan, dan kewaspadaan. Mereka menginginkan pilkada serentak di seluruh Jabar lancar, aman, damai, jujur, dan adil. Ini memang sudah menjadi komitmen kami,” kata Bey.
Menjelang Pilkada Serentak, Bey juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap berita bohong, ujaran kebencian, dan isu SARA di media sosial. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat telah bekerja sama dengan Bawaslu dan kepolisian dalam mengawasi dan menindak konten yang berpotensi memicu konflik.
“Untuk pengawasan itu kita ada Bawaslu, kepolisian, dan Diskominfo juga dilibatkan,” pungkasnya. (rls/erf)